 |
| Dok. istimewa (12/2/2025) Efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam karena kemampuan pemeliharaan berkurang hingga 71 persen. |
Jakarta - Memasuki tahun 2025, terjadi efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BMKG, yang mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 1,423 triliun atau 50,35 persen dari semula Rp 2,826 triliun.
BMKG menilai, efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam karena kemampuan pemeliharaan berkurang hingga 71 persen, yang mengganggu observasi dan deteksi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami.
"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70 persen," kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin, dikutip dari Antara, Senin (10/2).
Dampak lain dari pemotongan anggaran ini adalah terganggunya dukungan layanan untuk ketahanan pangan, energi, air, serta pembangunan berketahanan iklim dan bencana. Bahkan, peran BMKG dalam penyediaan peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN ikut terdampak, sehingga berpotensi mengancam keselamatan masyarakat luas.
Menurut Muslihuddin, mitigasi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi di Indonesia menjadi hal mutlak dan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keselamatan masyarakat luas. Oleh karena itu, BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran untuk menjaga ketahanan negara dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana.(**)